• Cougar

    puslitdesbangda

    Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA)

  • Lions

    puslitdesbangda

    Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA)

  • Snowalker

    puslitdesbangda

    Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA)

  • Howling

    puslitdesbangda

    Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA)

  • Sunbathing

    puslitdesbangda

    Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA)

Bintek Penyusunan Produk Hukum Daerah

img_0688-copyHari Jum’at lalu, tanggal 12 Februari 2016 bertempat di Pusdiklat UNS telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah. Kegiatan ini berlangsung sampai dengan hari Sabtu, 13 Februari 2016 atas kerjasama antara Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA-LPPM UNS) dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan. Tujuan diadakannya bimtek ini adalah: 1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah di bidang hukum, khususnya dalam menyusun produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan sistematis agar menghasilkan sumber daya aparatur yang mampu dan terampil dalam menyusun produk hukum daerah; dan 2) Menyamakan persepsi serta meningkatkan koordinasi penyusunan produk hukum daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh 100 (seratus) orang, berasal dari unsur pejabat/staf yang menangani produk hukum daerah di masing-masing SKPD di Kabupaten Grobogan. Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu, Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Kasi Bimbingan dan Konsultasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM serta 2 (dua) narasumber dari Fakultas Hukum UNS dan salah satu Staf Peneliti PUSLITDESBANGDA-LPPM UNS.

Penyelenggaraan bimtek ini memiliki arti penting dan strategis guna menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Melalui bintek tersebut, diharapkan dapat mencetak tenaga penyusun/perancang (legal drafter) yang mampu merancang produk hukum daerah yang baik, benar dan berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mampu dalam merancang peraturan perundang-undangan, aparatur pemerintah juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sangat penting karena sebaik apapun peraturan perundang-undangan dibuat, apabila tidak ditunjang oleh aparatur pemerintah yang baik dan jujur, dapat dipastikan hasilnya juga kurang maksimal. Sebaliknya, meskipun peraturannya kurang sempurna tetapi dilaksanakan oleh aparatur  pemerintah yang baik, maka hasilnya akan jauh lebih baik (-Desi-).

Bintek Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

Rabu, 7 Oktober 2015 bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan telah diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal bagi Aparatur Perijinan di Lingkungan BPPT Kabupaten Grobogan Tahun 2015. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Grobogan dengan PUSLITDESBANGDA LPPM UNS.

Para narasumber dalam bimtek ini adalah (1) Waluyo, SH, MH (Fakultas Hukum UNS - Pakar Hukum Tata Negara) dengan tema “Konsep Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Pasca Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015″; (2) Drs. Sumardi, M.Si (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS - Pakar Ekonomi Daerah) dengan tema “Mewujudkan Kebijakan dan Peningkatan Penanaman Modal untuk Menarik Investasi”; dan (3) Dr. Sutopo, MS (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS) yang memberi penjelasan tentang Kunjungan kerja (-Desi-).

Pengaruh Nilai Modal Sosial bagi Kelompok Tani Sabuk Hijau di Tepian Waduk Kedung Ombo

PENGARUH NILAI EKONOMI MODAL SOSIAL BAGI KELOMPOK TANI SABUK HIJAU DI TEPIAN WADUK KEDUNG OMBO TERHADAP SIKAP KEMANDIRIANNYA DALAM MENGELOLA LAHAN SABUK HIJAU, merupakan penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2015 yang diraih oleh Puslitdesbangda LPPM UNS dengan sumber dana dari DIKTI. Penelitian ini diketuai oleh Dr. Sutopo, MS dengan anggotanya yaitu Prof. Dr. Ir. Supriyono, MS.

Dalam sejarah pembangunan bendungan-bendungan besar di Indonesia, waduk Kedung Ombo dapat dikatakan yang paling popular dan banyak menarik perhatian dunia. Waduk ini dibangun pada masa Orde Baru yaitu tahun 1985. Kasus yang mencuat saat itu terutama tertuju pada proses ganti rugi dan pemindahan penduduk yang tergusur oleh proyek tersebut. Pada saat itu pemerintah selalu memberi prioritas pembangunan fisik di wilayah itu, seperti jalan beraspal, pembangunan masjid, pasar, puskesmas dan berbagai skala kredit bunga sangat rendah ke wilayah saat itu. Semua berbagai pembangunan fisik dan berbagai kebijakan sosial lainnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah itu.

Dengan berjalannya waktu, ada dua kelompok tani yang sejak dahulu bergerak mengolah lahan sabuk hijau dengan rasa kekompakan serta rasa persatuan dan kemitraan dengan masyarakat luar maupun dengan masyarakat di wilayah itu. Untuk itu sangat menarik kalau dilakukan penelitian tentang pengaruh nilai ekonomi modal sosial bagi kelompok tani sabuk hijau di tepian waduk Kedung Ombo terhadap sikap kemandiriannya dalam mengelola lahan sabuk hijau.

Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain: (1) Modal sosial telah membawa komunitas petani mampu mengendalikan modal lingkungan, modal fisik, modal ekonomi, modal manusia, modal politik dan modal informasi yang ada; dan (2) Kesadaran sebagai bagian dari kehidupan bersama, modal sosial yang ada telah menjadi dasar pemantapan keterorganisasian di tingkat komunitas petani lahan sabuk hijau di seluruh kelompok tani lahan di kawasan tepian waduk Kedung Ombo. Dan adapun saran-saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah: (1) Dukungan pemerintah berupa bantuan penyelenggaraan usahatani berikut mekanisme yang telah berkembang diperlukan untuk menjaga dan melanggengkan modal sosial petani lahan pasir pantai; dan (2) Masyarakat perlu terus mengembangkan dan mensosialisasikan modal komunitas yang telah terbentuk untuk generasi penerus agar tidak terjadi keterputusan mekanisme modal sosial yang telah ada (-Desi-).

Bintek Penyusunan APBD TA. 2016 bagi Kepala SKPD Kab. Grobogan

Bimbingan teknis mengenai penyusunan APBD kembali diselenggarakan oleh Puslitdesbangda LPPM UNS bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 bagi Kepala SKPD di Kabupaten Grobogan ini berlangsung selama dua hari, yakni dari tanggal 5 - 6 Agustus 2015 di Gedung Pusdiklat UNS.

Adapun para narasumber dalam bimtek ini adalah: (1) Drs. Daryanto, SH, MM (Tenaga Ahli pada Direktorat Administrasi Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri RI) dengan mengusung tema “Petunjuk Penyusunan APBD Tahun 2016″; (2) Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA. (Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM) dengan tema “Analisa Standar Biaya (ASB)”; (3) Imam Mukhlis Affandi, S.Si., M.E. (Kasi Pembiayaan Penataan Daerah III, Dit. Pembiayaan & Kapasitas Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI) dengan tema “Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2016″; dan (4) Setya Budi Arijanta, S.H., Kn. (Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Pusat) dengan tema “Regulasi Perundang-undangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”.

Kegiatan ini diikuti oleh 130 peserta yang merupakan para Kepala SKPD yang ada di Kabupaten Grobogan. Penyusunan APBD TA 2016 di daerah ini harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yang menetapkan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Untuk itulah kegiatan pelatihan teknis/bimbingan teknis ini diadakan supaya para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (dalam hal ini para Kepala SKPD) memperoleh pemahaman dan keahlian dalam menyusun APBD sesuai regulasi yang baru (-Desi-).

Bintek Pembekalan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Bertempat di Gedung Pusdiklat UNS Surakarta, PUSLITDESBANGDA LPPM UNS kembali mengadakan Bimbingan Teknis Pembekalan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Grobogan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, yakni mulai tanggal 8 - 10 Juni 2015 ini diselenggarakan oleh PUSLITDESBANGDA LPPM UNS bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan dan diikuti oleh 95 peserta dari seluruh SKPD Kabupaten Grobogan.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini antara lain: (1) Muliani Sulya Fajarianti, SE, M.Ec.Dec (Kasubdit Pengelolaan Kekayaan Daerah Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dengan tema “Penatausahaan Barang Milik Daerah Berbasis Akrual”; (2) Muhtar, S.Pd, M.Si (Staf Ahli Rektor UNS Bidang Keuangan dan Manajemen) dengan tema “Strategi Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Akrual Menuju Opini WTP”; (3) Drs. Hari Nugroho, M.Sc (Institute for Public Service Development Studies (IPSEDS) Yogyakarta) dengan tema “Permasalahan Pengelolaan Aset Daerah dan Solusinya”; (4) Ir. Budi Yulistianto, M.Si (Kepala DPPKAD Kota Surakarta) dengan tema “Testimoni Pengelolaan Aset Pemkot Surakarta yang sudah beberapa kali Mendapatkan Opini WTP”; dan (5) Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si (Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan) dengan tema “Temuan LHP BPK RI Atas Aset Tetap pada Audit LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2014).

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para pengelola aset, dalam hal ini adalah Pengelola/ Sekda, Pembantu Pengelola/ Kepala DPPKAD, Pengguna Barang/ Kepala SKPD yang dibantu oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Pengurus Barang mampu melakukan pengelolaan barang dengan baik. Sedangkan untuk meraih WTP, tidak ada jalan lain selain komitmen dari para Pengguna Barang (Kepala SKPD dan Staf) untuk memperbaiki administrasi asetnya di SKPDnya masing-masing yaitu dengan cara: tingkatkan kepedulian, tingkatkan SDM, pahami temuan BPK dan selesaikan secara tuntas (-Desi-).

Bintek Akuntansi Akrual di Lingkungan Pemkab Grobogan

Puslitdesbangda LPPM UNS kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis Akuntansi Akrual bagi Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, yakni mulai tanggal 22 s.d 23 Mei 2015 bertempat di Gedung Pusdiklat UNS Surakarta ini terselenggara berkat kerjasama antara Puslitdesbangda LPPM UNS dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan.

Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini antara lain: (1) Muhtar, S.Pd, M.Si - Staf Ahli Rektor UNS Bidang Keuangan dan Manajemen dengan mengusung tema “Strategi Penatausahaan Keuangan Daerah yang Berbasis Akrual agar Mendapatkan Status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)”; (2) Imamuddin, SE, M.Ak - Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan mengangkat tema “Permasalahan dan Kendala SIMDA Keuangan Daerah Berbasis Akrual”; (3) Mariana Dyah SavitriKasubdit Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI dengan tema “Kebijakan HKPD dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual: Suatu Langkah untuk Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah”; dan (4) Dr. Ir. Mohammad Sumarsono, M.Si - Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/Daerah Tahun 2014″.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan terutama bagi pengelola keuangan di SKPD dapat menyelesaikan dan menyusun laporan keuangan dengan benar dan sesuai dengan waktu yang ditentukan agar ketika ada review Inspektorat tidak lagi ditemukan adanya laporan keuangan yang belum selesai ataupun belum disusun/dijilid dengan baik (-Desi-).

Bintek Manajemen Aset Dinas Pendidikan Kab. Grobogan TA. 2015

Pada hari Selasa s.d Rabu, tanggal 10 - 11 Maret 2015, bertepatan dengan hari jadi Universitas Sebelas Maret, PUSLITDESBANGDA LPPM UNS menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Pusdiklat UNS dan diikuti oleh 115 peserta yang berprofesi sebagai Guru, yaitu Guru TK, SMP, SMA/ SMK, dan para Pengurus Barang dari berbagai UPTD di Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat kerjasama antara PUSLITDESBANGDA LPPM UNS dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

Tujuan diadakannya bimtek ini antara lain untuk meningkatkan kemampuan para pejabat struktural dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dalam bidang pengendalian, pengamanan, penatausahaan serta pemeliharaan aset di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sesuai dengan regulasi yang baru. Di samping itu juga agar para pejabat struktural dan staf yang menangani aset daerah di Dinas Pendidikan dapat memahami dan menjabarkan pentingnya program SIMDA-BMD dalam penataan aset, terutama dalam menghadapi pemeriksaan dari BPKP dengan harapan dapat mendapatkan status “Opini WTP”.

Para narasumber yang dihadirkan dalam bimtek ini antara lain adalah: (1) Muhtar, S.Pd, M.Si (Staf Ahli Rektor UNS bidang Keuangan dan Manajemen) dengan mengusung tema “Pengendalian dan Penataan Aset untuk mendapatkan Opini WTP”; (2) Hetty Unteaningsih, S.Pd (Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan) dengan tema “Evaluasi dan Pelaporan Aset Daerah”; dan (3) Ambang Prangudi Marga, S.Sos (DPPKAD Kabupaten Grobogan) dengan tema “Penataan Aset Daerah sesuai dengan Simda-BMD”. (-Desi-)

IbM Kelompok Usaha Pengolahan Ikan Nila melalui Diversifikasi Produk dan Pemasaran

IbM Kelompok Usaha Pengolahan Ikan Nila melalui Diversifikasi Produk dan Pemasaran di Sidowayah Kabupaten Klaten - merupakan pengabdian masyarakat program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) dengan sumber dana dari Dikti. Pengabdian masyarakat ini diketuai oleh Dwi Prasetyani, SE, M.Si (FE UNS) dan beranggotakan satu orang yaitu Istijabatul Aliyah, ST, MT (FT UNS). Lokasi IbM berada di Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Tujuan dilaksanakannya IbM ini adalah: (1) meningkatkan produk melalui diversifikasi produk dan peningkatan ketrampilan UKM usaha pengolahan ikan nila di Sidowayah Kabupaten Klaten; (2) meningkatkan pemasaran dan penjualan secara online dan offline untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan; dan (3) meningkatkan manajemen pemasaran secara profesional.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dengan: (1) introduksi/ pengenalan bermacam-macam produk olahan ikan nila melalui pelatihan mengembangkan produk dan packaging yang semuanya mendukung ke arah peningkatan ketrampilan UKM usaha pengolahan ikan nila, dengan demikian akan menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi; (2) pembuatan dan penataan layout album produk olahan ikan nila sebagai data based informasi produk terbaru untuk pemasaran, baik secara online maupun offline; dan (3) pengembangan dan pelatihan manajemen pembukuan yang sesuai untuk pemasaran secara online dan offline.

Hasil jangka pendek yang ditargetkan dari pengabdian masyarakat ini adalah: (1) keanekaragaman produk dan packaging serta peningkatan ketrampilan UKM usaha pengolahan ikan nila; (2) album produk olahan ikan nila sebagai data based informasi produk terbaru untuk pemasaran baik secara online maupun offline; dan (3) manajemen pembukuan yang sesuai untuk pemasaran secara online dan offline. Dalam jangka panjang, program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan UKM usaha pengolahan ikan nila secara mandiri dan masyarakat Kabupaten Klaten secara umum, serta pengembangan potensi ikan nila di Kabupaten Klaten.

FGD tentang Validasi Jalan Kabupaten

Belum lama ini tim peneliti PUSLITDESBANGDA LPPM UNS melakukan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Validasi Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Grobogan dalam tahun 2014. FGD ini diikuti 13 orang, antara lain utusan dari Dinas Bina Marga DPU Kabupaten Grobogan, UPTD bidang Jalan yang tersebar di 6 wilayah Kabupaten Grobogan, Dinas Pertanahan, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Transportasi Jalan. Dalam pembukaannya, Kabid Aset Daerah, Drs. Ambang menjelaskan bahwa kegiatan Validasi Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 ini merupakan rekomendasi dari BPK-P Kabupaten Grobogan tahun 2013 yang selanjutnya diteruskan dihitung nilai ekonomisnya berdasarkan harga PJOP di daerah setempat. Dengan demikian nantinya akan dapat diketahui nilai ekonomis seluruh jalan Kabupaten Grobogan.

Read more »

Lokakarya Draf Perda Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tim peneliti PUSLITDESBANGDA LPPM UNS yang terdiri dari Waluyo, SH, M.Hum; Dr. Sutopo, MS dan Drs. Sumardi, M.Si menyampaikan draf Perda tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah di Pemerintah Kabupaten Grobogan di hadapan peserta lokakarya belum lama ini. Lokakarya yang diselenggarakan di ruang sidang DPPKAD Kabupaten Grobogan ini diikuti oleh beberapa SKPD yang terkait dengan pengawasan keuangan daerah seperti Irjen, Asisten I, DPPKAD, Bagian Hukum dan SKPD lainnya yang terkait. Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini meliputi penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan pegawai bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah dan pihak ketiga. Subyek penyebab terjadinya kerugian daerah adalah: Bendahara, Pegawai bukan Bendahara dan pihak ketiga informasi kerugian daerah dapat diketahui dari hasil pemeriksaan BPK, Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, pengawasan dan atau pemberitahuan atasan langsung bendahara dan atau pegawai bukan bendahara atau Kepala SKPD.. Diharapkan pada akhir Juni mendatang draf Perda TGR sudah dapat dibahas bersama legislatif.