• Cougar

    puslitdesbangda

    Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA)

  • Lions

    puslitdesbangda

    Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA)

  • Snowalker

    puslitdesbangda

    Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA)

  • Howling

    puslitdesbangda

    Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA)

  • Sunbathing

    puslitdesbangda

    Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA)

Category: Pelatihan/Seminar/Lokakarya/Workshop

Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga

PUSLITDESBANGDA LPPM UNS menyelenggarakan workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga selama tiga hari, yaitu tanggal 6-8 Oktober 2017 di The Sunan Hotel Solo. Workshop ini bertemakan Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peningkatan Partisipasi Politik Warga Negara”. Kegiatan ini diikuti oleh 24 orang anggota DPRD Kota Salatiga.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah : 1) Drs. Irawan Rumekso, MM (Diklat Provinsi Jawa Tengah) dengan materi tentang “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga yang berbasis Partisipasi Masyarakat″; 2) dr. R. Prihandjojo Andri Putranto, M.Si dengan materi tentang “Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Strategi untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara dalam Pemilihan Umum”; dan 3) Dr. Agus Riwanto, SH, S.Ag, M.Ag (Fakultas Hukum UNS) dengan materi “Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah : (1) Untuk mendapatkan pemahaman tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (2) Untuk mendapatkan pemahaman tentang Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan (3) Untuk mendapatkan pemahaman tentang Strategi meningkatan partisipasi politik warga negara dalam Pemilihan Umum.

Workshop DPRD Kota Salatiga

Bertempat di The Sunan Hotel Solo, PUSLITDESBANGDA LPPM UNS menyelenggarakan workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga selama tiga hari, yaitu tanggal 4-6 September 2017. Workshop ini bertemakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 serta Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD”. Kegiatan ini diikuti oleh 23 orang anggota DPRD Kota Salatiga.

Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah : 1) Dr. Mulyanto, MM (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS) dengan materi tentang “Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2018″; 2) Tim ESQ dengan materi tentang “Emotional Spiritual Quotient (ESQ)”; dan 3) Dr. Moh. Ardian Noervianto, SSTP., M. Si (Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri) dengan materi “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD”.

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah : (1) Untuk mendapatkan pemahaman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga Tahun 2018; (2) Untuk mendapatkan pemahaman tentang Peran dan Fungsi DPRD dalam Menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPBD) Kota Salatiga Tahun 2018; (3) Untuk mendapatkan pemahaman tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (4) Untuk mendapatkan pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; dan (5) Untuk mendapatkan pemahaman tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Salatiga dan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga.

Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga

PUSLITDESBANGDA LPPM UNS kembali menyelenggarakan workshop dengan DPRD Kota Salatiga dengan mengusung tema Penyusunan Anggaran dan Kegiatan DPRD Kota Salatiga Tahun 2018 serta Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”. Kegitan ini terselenggara berkat kerjasama antara PUSLITDESBANGDA dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, yang mana dilaksanakan pada tanggal 14-16 Juli 2017 di Hotel Lor In Solo.

Kegiatan yang diikuti oleh 25 orang anggota DPRD Kota Salatiga ini memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Untuk mendapatkan pemahaman tentang Penyusunan Anggaran dan Kegiatan DPRD Kota Salatiga Tahun 2018; (2) Untuk mendapatkan pemahaman tentang tentang Praktik dan Implimentasi Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan DPRD Kota Salatiga; (3) Untuk mendapatkan pemahaman tentang tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan DPRD Kota Salatiga; (4) Untuk mendapatkan pemahaman tentang Peran Sekretraiat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Salatiga; dan (5) Untuk mendapatkan pemahaman tentang Tata Pengelolaan Anggaran yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Bintek Pelayanan Prima dan Penanaman Modal

whatsapp-image-2016-11-16-at-181709-51

Senin, 14 November 2016 bertempat di Rumah Kedelai Kabupaten Grobogan, PUSLITDESBANGDA LPPM UNS bekerja sama dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Grobogan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bintek) Pelayanan Prima dan Penanaman Modal bagi Aparatur Perizinan pada BPPT Kabupaten Grobogan. Bintek tersebut diikuti oleh 40 karyawan BBPT Kabupaten Grobogan dan dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB yang dibagi dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama dengan materi “Peningkatan Motivasi Kerja bagi Karyawan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam Rangka Meraih ISO 9001:2015″ yang disampaikan oleh Lukman Hakim, SE, M.Si, Ph.D dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS; sedangkan sesi kedua dengan materi “Sosialisasi Sistem Manajemen Mutu untuk Meraih ISO 9001:2015″ disampaikan oleh Anas Wibawa, SE, M.Si, Ak, CA dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS.

ISO 9001 merupakan standar yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu, dan sebuah versi baru dari standar, ISO 9001: 2015 telah diluncurkan, menggantikan versi sebelumnya yaitu ISO 9001: 2008. Dengan dapat diraihnya ISO 9001:2015 ini membantu suatu bisnis dan organisasi untuk menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepuasan pelanggan atau dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan stakeholder lainnya yang berkepentingan dengan pekerjaannya (-Desi-).

Pelatihan Peningkatan SDM Anggota DWP Grobogan

p_20160419_113446Selasa, 19 April 2016 bertempat di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan, PUSLITDESBANGDA LPPM UNS kembali mengadakan pelatihan “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Politik bagi Anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Grobogan”. Acara tersebut didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala PUSLITDESBANGDA LPPM UNS dan sambutan sekaligus pembukaan oleh Ibu Bupati Kabupaten Grobogan. Untuk materi pelatihannya bertemakan “Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Politik bagi Anggota Dharma Wanita Persatuan Indonesia” yang disampaikan oleh Ir. Herawati, MM (Istri dari Wakil Rektor IV UNS, Dr. Widodo Muktiyo, SE, M.Com).

Pelatihan yang diikuti oleh kurang lebih 120 perempuan, khususnya anggota Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten Grobogan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perempuan di bidang politik melalui pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan rasa percaya diri perempuan pada kemampuan mereka sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam upaya di bidang politik dan perlunya sosialisasi konsep bahwa arena politik terbuka bagi semua warga negara, dan bahwa politik bukan arena yang penuh konflik dan dan intrik yang menakutkan (-Desi-).


Bintek Peningkatan SDM Karyawan/Karyawati Dinas Pendidikan

dsc_0797PUSLITDESBANGDA LPPM UNS kembali mengadakan Bimbingan Teknis (Bintek) di pertengahan bulan Maret ini. Bintek yang telah diselenggarakan hari Rabu, 16 Maret 2016 kali ini mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia Karyawan/Karyawati di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016″.

Pelaksanaan Bintek yang berlangsung selama 5 hari (1 hari in class dan 4 hari out class (study lapangan)) ini dimulai dari tanggal 16 Maret 2016 dengan rangkaian kegiatan antara lain: 1) Bintek teori dengan materi “Peningkatan Kinerja dalam Bidang Pendidikan Sesuai Era Masyarakat Ekonomi Asia” yang disampaikan oleh Lukman Hakim , SE, M.Si, Ph.D (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret) dan “Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran pada Pelaksanaan Kegiatan dalam APBD” yang disampaikan oleh Drs. Sumardi, M.Si (Staf Peneliti di PUSLITDESBANGDA LPPM UNS); 2) Studi lapangan mengenai Sosial dan Budaya di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara; 3) Kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Kabupaten Badung Provinsi Bali; dan 4) Refleksi antara teori dan praktek yang dipandu dari Tim UNS.

Dengan dilaksanakannya Bintek ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan SDM bagi aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan terutama dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asia serta dapat mencakup berbagai potensi yang terkandung pada setiap manusia, antara lain pikiran (ide), pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memberi pengaruh terhadap kapasitas kemampuan manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang produktif. Jika pengeluaran untuk meningkatkan kualitas SDM ditingkatkan, maka nilai produktivitas dari SDM tersebut akan menghasilkan nilai baik dan  cerdas (-Desi-).

Bintek Penyusunan Produk Hukum Daerah

img_0688-copyHari Jum’at lalu, tanggal 12 Februari 2016 bertempat di Pusdiklat UNS telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah. Kegiatan ini berlangsung sampai dengan hari Sabtu, 13 Februari 2016 atas kerjasama antara Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (PUSLITDESBANGDA-LPPM UNS) dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan. Tujuan diadakannya bimtek ini adalah: 1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah di bidang hukum, khususnya dalam menyusun produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan sistematis agar menghasilkan sumber daya aparatur yang mampu dan terampil dalam menyusun produk hukum daerah; dan 2) Menyamakan persepsi serta meningkatkan koordinasi penyusunan produk hukum daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh 100 (seratus) orang, berasal dari unsur pejabat/staf yang menangani produk hukum daerah di masing-masing SKPD di Kabupaten Grobogan. Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut yaitu, Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Kasi Bimbingan dan Konsultasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM serta 2 (dua) narasumber dari Fakultas Hukum UNS dan salah satu Staf Peneliti PUSLITDESBANGDA-LPPM UNS.

Penyelenggaraan bimtek ini memiliki arti penting dan strategis guna menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Melalui bintek tersebut, diharapkan dapat mencetak tenaga penyusun/perancang (legal drafter) yang mampu merancang produk hukum daerah yang baik, benar dan berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mampu dalam merancang peraturan perundang-undangan, aparatur pemerintah juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sangat penting karena sebaik apapun peraturan perundang-undangan dibuat, apabila tidak ditunjang oleh aparatur pemerintah yang baik dan jujur, dapat dipastikan hasilnya juga kurang maksimal. Sebaliknya, meskipun peraturannya kurang sempurna tetapi dilaksanakan oleh aparatur  pemerintah yang baik, maka hasilnya akan jauh lebih baik (-Desi-).

Bintek Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal

Rabu, 7 Oktober 2015 bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan telah diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal bagi Aparatur Perijinan di Lingkungan BPPT Kabupaten Grobogan Tahun 2015. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Grobogan dengan PUSLITDESBANGDA LPPM UNS.

Para narasumber dalam bimtek ini adalah (1) Waluyo, SH, MH (Fakultas Hukum UNS - Pakar Hukum Tata Negara) dengan tema “Konsep Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Pasca Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015″; (2) Drs. Sumardi, M.Si (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS - Pakar Ekonomi Daerah) dengan tema “Mewujudkan Kebijakan dan Peningkatan Penanaman Modal untuk Menarik Investasi”; dan (3) Dr. Sutopo, MS (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS) yang memberi penjelasan tentang Kunjungan kerja (-Desi-).

Bintek Penyusunan APBD TA. 2016 bagi Kepala SKPD Kab. Grobogan

Bimbingan teknis mengenai penyusunan APBD kembali diselenggarakan oleh Puslitdesbangda LPPM UNS bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 bagi Kepala SKPD di Kabupaten Grobogan ini berlangsung selama dua hari, yakni dari tanggal 5 - 6 Agustus 2015 di Gedung Pusdiklat UNS.

Adapun para narasumber dalam bimtek ini adalah: (1) Drs. Daryanto, SH, MM (Tenaga Ahli pada Direktorat Administrasi Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri RI) dengan mengusung tema “Petunjuk Penyusunan APBD Tahun 2016″; (2) Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA. (Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM) dengan tema “Analisa Standar Biaya (ASB)”; (3) Imam Mukhlis Affandi, S.Si., M.E. (Kasi Pembiayaan Penataan Daerah III, Dit. Pembiayaan & Kapasitas Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI) dengan tema “Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2016″; dan (4) Setya Budi Arijanta, S.H., Kn. (Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Pusat) dengan tema “Regulasi Perundang-undangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”.

Kegiatan ini diikuti oleh 130 peserta yang merupakan para Kepala SKPD yang ada di Kabupaten Grobogan. Penyusunan APBD TA 2016 di daerah ini harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yang menetapkan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Untuk itulah kegiatan pelatihan teknis/bimbingan teknis ini diadakan supaya para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (dalam hal ini para Kepala SKPD) memperoleh pemahaman dan keahlian dalam menyusun APBD sesuai regulasi yang baru (-Desi-).

Bintek Pembekalan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Bertempat di Gedung Pusdiklat UNS Surakarta, PUSLITDESBANGDA LPPM UNS kembali mengadakan Bimbingan Teknis Pembekalan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Grobogan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, yakni mulai tanggal 8 - 10 Juni 2015 ini diselenggarakan oleh PUSLITDESBANGDA LPPM UNS bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan dan diikuti oleh 95 peserta dari seluruh SKPD Kabupaten Grobogan.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini antara lain: (1) Muliani Sulya Fajarianti, SE, M.Ec.Dec (Kasubdit Pengelolaan Kekayaan Daerah Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dengan tema “Penatausahaan Barang Milik Daerah Berbasis Akrual”; (2) Muhtar, S.Pd, M.Si (Staf Ahli Rektor UNS Bidang Keuangan dan Manajemen) dengan tema “Strategi Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Akrual Menuju Opini WTP”; (3) Drs. Hari Nugroho, M.Sc (Institute for Public Service Development Studies (IPSEDS) Yogyakarta) dengan tema “Permasalahan Pengelolaan Aset Daerah dan Solusinya”; (4) Ir. Budi Yulistianto, M.Si (Kepala DPPKAD Kota Surakarta) dengan tema “Testimoni Pengelolaan Aset Pemkot Surakarta yang sudah beberapa kali Mendapatkan Opini WTP”; dan (5) Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si (Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan) dengan tema “Temuan LHP BPK RI Atas Aset Tetap pada Audit LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2014).

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para pengelola aset, dalam hal ini adalah Pengelola/ Sekda, Pembantu Pengelola/ Kepala DPPKAD, Pengguna Barang/ Kepala SKPD yang dibantu oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Pengurus Barang mampu melakukan pengelolaan barang dengan baik. Sedangkan untuk meraih WTP, tidak ada jalan lain selain komitmen dari para Pengguna Barang (Kepala SKPD dan Staf) untuk memperbaiki administrasi asetnya di SKPDnya masing-masing yaitu dengan cara: tingkatkan kepedulian, tingkatkan SDM, pahami temuan BPK dan selesaikan secara tuntas (-Desi-).