Kementerian Ekonomi Kreatif dan Puslitdesbangda LPPM UNS Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendirian Badan Usaha bagi Pegiat Ekonomi Kreatif

Surakarta, 24 Oktober 2025 – Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif melaksanakan rapat koordinasi dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk mematangkan persiapan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendirian badan usaha berbadan hukum bagi para pegiat ekonomi kreatif. Rapat berlangsung di Gedung LPPM UNS dan dihadiri oleh perwakilan kedua pihak.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara komprehensif berbagai aspek teknis pelaksanaan kegiatan, mulai dari penyusunan agenda acara, pemilihan peserta, pembagian peran narasumber, hingga penguatan tujuan pelaksanaan program. Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Malang dan Kota Makassar ini ditargetkan mampu menghasilkan 50 badan usaha berbadan hukum dari berbagai subsektor ekonomi kreatif.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat adalah koordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), khususnya pengurus daerah Malang dan Makassar. Kerja sama ini diperlukan untuk memastikan kelancaran proses fasilitasi pendirian badan hukum, termasuk pendampingan teknis, verifikasi dokumen, serta penyelarasan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan.
Puslitdesbangda LPPM UNS menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program dengan menyediakan dukungan akademik, operasional, serta pendampingan teknis bagi peserta selama kegiatan berlangsung. Sementara itu, Kementerian Ekonomi Kreatif menegaskan pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang profesional dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi pelaku kreativitas di daerah. Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendirian badan hukum tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun 2025 di dua kota sasaran.





