Tim Pengabdian UNS melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM-UNS) menyelenggarakan pelatihan dan praktik pengelolaan higienitas peternakan bebek petelur. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk dukungan mewujudkan kemandirian pangan dan pengentasan kemiskinan dengan menjaga kesehatan dan kualitas telur bebek yang dikonsumsi masyarakat.

Lebih dari sekedar menjaga kualitas telur, penerapan GHP juga berperan mengoptimalkan produktivitas bebek petelur melalui pemeliharaan lingkungan yang bersih, nyaman, dan terpantau. Kondisi kandang yang terjaga serta pemantauan kesehatan dan kesejahteraan bebek secara berkala menjadi bagian penting dalam meminimalkan stres yang dapat mengganggu produksi telur.

Pelatihan ini diikuti oleh kurang lebih 10 orang dari anggota kelompok kandang Lumbung Mataram (31/08/2026). Kegiatan pelatihan mencakup dua, yaitu penyuluhan dan juga praktik. Bapak Bayu Setya Hertanto, S.Pt., M.Sc selaku pembicara dari Fakultas Peternakan UNS menjelaskan mengenai langkah penerapan GHP dan mendorong kesadaran untuk menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan sehari-hari menuju telur bebek yang aman. Praktik kemudian sebagai bentuk implementasi nyata dari pelatihan ini.

Selain penyuluhan dan praktik, juga dilakukan pendampingan secara berkala menampung berbagai permasalahan yang dialami peternak. Harapannya, peternakan bebek petelur di Kelurahan Sorosutan dapat berkembang dan diperluas skala usaha nya.

Kegiatan ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SGD_s), khususnya SDG 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera). Tim pengabdian dari PUSLITDESBANGDA LPPM UNS, yang diketuai oleh Dr. Susi Wuri Ani, S.P., M.P. dengan anggota Prof. Dr. Agr. Sc. Ernoiz Antriyandarti, S.P., M.P., M.Ec., Putriesti Mandasari., S.P., M.Si., Ph.D., Dr. Ir. Elika Joeniarti, M.Si., dan Bayu Setya Hertanto, S.Pt., M.Sc., serta melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan.

SURAKARTA — Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Naskah Akademik bertajuk “Penguatan Implementasi Pendidikan Inklusif Berbasis Kapasitas Kelembagaan Sekolah di Provinsi Jawa Tengah” pada Senin, 21 September 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan sekolah. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang adil, setara, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing, termasuk peserta didik penyandang disabilitas dan mereka yang membutuhkan dukungan pembelajaran khusus.

Diseminasi naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi ruang penyampaian hasil kajian sekaligus pertukaran gagasan mengenai strategi penguatan pendidikan inklusif di Provinsi Jawa Tengah. Melalui kegiatan tersebut, berbagai rekomendasi yang dirumuskan dalam naskah akademik diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih inklusif.

Penguatan kapasitas kelembagaan sekolah menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkelanjutan. Hal ini mencakup kesiapan kebijakan dan tata kelola sekolah, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel, serta pengembangan lingkungan belajar yang aman dan mendukung keberagaman peserta didik.

Melalui kajian akademik tersebut, pengembangan pendidikan inklusif diharapkan tidak hanya berfokus pada penerimaan peserta didik dengan kebutuhan yang beragam, tetapi juga pada kesiapan sekolah dalam menyediakan layanan pembelajaran yang responsif dan berkualitas. Dukungan lintas sektor serta kolaborasi antara pemerintah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasinya.

LPPM UNS melalui kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terus berupaya mendorong pemanfaatan hasil kajian akademik sebagai salah satu landasan dalam mendukung penyusunan kebijakan dan penyelesaian persoalan pembangunan. Dalam konteks pendidikan inklusif, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang lebih adil, aksesibel, dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan diselenggarakannya diseminasi naskah akademik ini, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekolah dan mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas bagi seluruh peserta didik.

SURAKARTA — Universitas Sebelas Maret (UNS) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menginisiasi perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2026, pukul 13.00 WIB, bertempat di Press Room LPPM UNS.

Inisiasi perpanjangan MoU ini menjadi langkah awal dalam memperkuat keberlanjutan kerja sama antara UNS dan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan berbagai program kolaboratif yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan daerah, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, UNS memiliki peluang untuk berkontribusi dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis kajian akademik, pengembangan inovasi, serta penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh daerah. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat memanfaatkan potensi keilmuan dan sumber daya yang dimiliki UNS untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan di Press Room LPPM UNS juga menjadi ruang koordinasi awal untuk membahas peluang penguatan kerja sama ke depan. Inisiasi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak guna menyelaraskan kebutuhan pemerintah daerah dengan kompetensi akademik dan hasil riset yang dikembangkan oleh UNS.

Dengan adanya inisiasi perpanjangan MoU ini, hubungan kelembagaan antara UNS dan Pemerintah Kabupaten Temanggung diharapkan semakin erat serta mampu menghasilkan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberlanjutan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang berbasis pengetahuan, inovasi, dan kolaborasi antarlembaga.

SURAKARTA, Jumat, 9 Oktober 2026 – Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Puslitdesbangda) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Koordinasi Program Kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Kediri Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk membangun kesamaan persepsi, menyelaraskan program, serta mengidentifikasi peluang kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

Koordinasi melibatkan unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri bersama Tim Puslitdesbangda LPPM UNS. Pembahasan diarahkan pada penguatan program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta berbagai isu pembangunan sosial yang menjadi prioritas daerah.

Ketua Puslitdesbangda LPPM UNS menyampaikan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya berbasis pada target program, tetapi juga didukung oleh data, hasil penelitian, serta pemetaan kebutuhan masyarakat. “Puslitdesbangda LPPM UNS berkomitmen menjadi mitra pemerintah daerah dalam menghadirkan pendekatan pembangunan yang berbasis evidence. Perguruan tinggi memiliki sumber daya akademik dan riset yang dapat dioptimalkan untuk membantu pemerintah daerah memahami persoalan secara lebih komprehensif dan merumuskan alternatif kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Dr. Muhammad Hendri Nuryadi.

Melalui koordinasi tersebut, Puslitdesbangda LPPM UNS juga mendorong agar hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah tidak berhenti pada kegiatan koordinasi, tetapi berkembang menjadi kolaborasi berkelanjutan dalam bentuk penelitian, pendampingan, evaluasi program, pengembangan inovasi, serta penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif tersebut sejalan dengan peran Puslitdesbangda LPPM UNS dalam menjembatani pengetahuan akademik dengan kebutuhan pembangunan di tingkat daerah. Dengan dukungan kajian berbasis data dan pengalaman lapangan, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan daerah.

Koordinasi Program Kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Kediri Tahun 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antarpemangku kepentingan. Identifikasi permasalahan, kebutuhan program, serta peluang pengembangan kegiatan dapat menjadi dasar bagi penyusunan agenda kerja yang lebih terarah dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Bagi Puslitdesbangda LPPM UNS, keterlibatan dalam agenda pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya menghadirkan perguruan tinggi yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut sekaligus memperkuat posisi UNS sebagai institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga berkontribusi dalam penyelesaian persoalan pembangunan secara nyata.

Ke depan, Puslitdesbangda LPPM UNS berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kediri, dalam mengembangkan program pembangunan yang berbasis data, inovatif, partisipatif, dan berorientasi pada dampak. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Temanggung, 2026 — Upaya peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usahatani kopi terus dilakukan melalui kegiatan pelatihan terpadu yang menghadirkan akademisi dan pakar di bidangnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Purwodadi, Desa Banjarsari, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung dan diikuti oleh para petani kopi anggota kelompok tani Rukun Tani III. Kegiatan ini diselenggarakan oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) melalui Hibah Community Development Program EQUITY THE Impact Rankings 2025. Tim pengabdian diketuai oleh Ernoiz Antriyandarti dengan anggota Wiwit Rahayu, Andriyana Setyawati, Elika Joeniarti yang diperkuat tim pelaksana Susi Wuri Ani, Rakhma Melati Sujarwo dan Muhammad Fariz Yoga Pranata. Pelatihan diawali dengan pemaparan materi mengenai usahatani kopi oleh Susi Wuri Ani. Dalam sesi ini, petani memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan input produksi, serta pentingnya perencanaan usaha tani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selanjutnya, materi mengenai hama dan penyakit tanaman (HPT) kopi yang dipandu oleh Elika Joeniarti sebagai ahli proteksi tanaman. Kedua narasumber menjelaskan berbagai jenis hama dan penyakit yang umum menyerang tanaman kopi, cara identifikasi dini gejala serangan, serta strategi pengendalian yang efektif dan ramah lingkungan sejalan dengan SDG 2 (Zero Hunger), SDG 4 (Quality Education), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 12 (Responsible Consumption and Production) dan SDG 17 (Partnerships for the Goals). Tidak hanya penyampaian materi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan praktik langsung pengaplikasian pupuk organik dari limbah kopi pada tanaman kopi di lapangan. Para petani diajak untuk memahami teknik pemupukan yang tepat, mulai dari dosis, waktu aplikasi, hingga metode pemberian pupuk yang sesuai dengan kondisi tanaman. Pendekatan praktik ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan teknis petani dalam pengelolaan kebun sehari-hari.

Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya diskusi dan sesi tanya jawab selama kegiatan berlangsung. Para petani berbagi pengalaman terkait kendala serangan hama, penurunan produktivitas, serta tantangan dalam pengelolaan biaya produksi. Interaksi ini menjadi ruang dialog yang konstruktif antara petani dan narasumber untuk menemukan solusi yang aplikatif sesuai kondisi lokal. Melalui kegiatan ini, diharapkan petani kopi mampu meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan usahatani, pengendalian hama dan penyakit, serta penerapan teknik pemupukan yang tepat. Kegiatan ini sekaligus mencerminkan komitmen perguruan tinggi dalam mendampingi masyarakat melalui transfer pengetahuan dan praktik lapangan yang relevan dengan kebutuhan petani. Kegiatan yang bekerja sama dengan Kyoto university (Jepang) dan Ho Chi Minh City University of Economics (Vietnam) ini diharapkan dapat memperkuat usaha tani kopi yang semakin resilient menghadapi tantangan produksi dan perubahan lingkungan di masa mendatang.

Surakarta, 13 Februari 2026 – Pusat Penelitian dan Pengembangan Desa dan Daerah LPPM UNS (Puslitdesbangda) menggelar rapat koordinasi yang berlangsung di Press Room LPPM UNS pada Jumat (13/2). Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan peluang kerja sama strategis sekaligus mempererat silaturahmi antaranggota Puslitdesbangda.

Rapat dihadiri oleh para staff peneliti dan anggota Puslitdesbangda yang selama ini aktif dalam berbagai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang pembangunan desa dan daerah. Dalam suasana yang hangat dan konstruktif, para peserta mendiskusikan berbagai potensi kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga swasta, serta mitra akademik lainnya.

Ketua Puslitdesbangda bapak Dr. Muhammad Hendri Nuryadi, S.Pd., M.Sc. dalam sambutannya menegaskan pentingnya membangun sinergi yang kuat guna meningkatkan kontribusi nyata terhadap pembangunan desa dan penguatan kapasitas daerah. Menurutnya, peluang kerja sama yang terbuka harus direspons secara profesional dan terstruktur agar mampu menghasilkan program yang berdampak luas dan berkelanjutan.

Selain membahas peluang kerja sama, rapat ini juga menjadi momentum silaturahmi antaranggota setelah berbagai agenda penelitian dan kegiatan lapangan yang padat. Diskusi berlangsung interaktif dengan pertukaran gagasan mengenai strategi peningkatan kualitas riset, publikasi ilmiah, serta penguatan jejaring kelembagaan.

Melalui pertemuan ini, Puslitdesbangda LPPM UNS berharap dapat memperkuat komitmen bersama dalam mengembangkan penelitian berbasis kebutuhan masyarakat serta memperluas kemitraan strategis demi mendukung pembangunan desa dan daerah yang lebih maju dan berdaya saing.

Hai, Sobat Ekraf Makassar! 🌟
Kabar baik untuk para pegiat ekonomi kreatif!
Saatnya perkuat usaha kreatif mu menjadi badan usaha berbadan hukum lewat kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendirian Badan Usaha Berbadan Hukum bagi Pegiat Ekonomi Kreatif di Makassar.

Daftar sekarang melalui https://ekr.af/pbhmakassar
Peserta terpilih akan dihubungi oleh Kementerian Ekraf/Badan Ekraf untuk mengikuti kegiatan

📞 Konfirmasi & Informasi lebih lanjut:
📲 Siska – wa.me/62087723512562
📲 Dzikrina – wa.me/6289517585078

Syarat dan Ketentuan Peserta

Prosedur Pendaftaran

Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Telp/Wa: +62 813-1212-5285 (Dr. Muhammad Hendri Nuryadi, M.Sc)

Malang, 19 November 2025 – Dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi kreatif di Indonesia, Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta berkolaborasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) melalui Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Direktorat Pengembangan Fasilitas Kekayaan Intelektual. Kolaborasi ini diwujudkan dalam kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendirian badan usaha berbadan hukum yang berlangsung selama dua hari, yaitu 18-19 November 2025, di Hotel Harris and Convention, Kota Malang, Jawa Timur.

Acara ini bertujuan untuk memberikan edukasi komprehensif kepada para pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya membentuk badan usaha berbadan hukum sebagai langkah strategis dalam melindungi aset intelektual, meningkatkan akses ke pasar, dan memperoleh dukungan finansial dari Pemerintah. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong transformasi usaha kreatif dari skala informal menjadi entitas bisnis yang kuat, kompetitif, dan tahan terhadap tantangan global. Event yang diinisiasi Puslitdesbangda dan Direktorat Pengembangan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif ini menyasar pelaku-pelaku ekraf Kota Malang.

Berdasarkan data Kemenparekraf, sektor ekonomi kreatif berkontribusi sekitar 7-8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan potensi besar di subsektor seperti kerajinan, seni, kuliner, musik dan lain-lain. Ketua Puslitdesbangda, Dr. Muhammad Hendri Nuryadi menyampaikan bahwa “banyak pelaku ekraf di daerah yang masih menghadapi kendala dalam hal akses perizinan usaha, minimnya pengetahuan prosedural dan mahalnya biaya sehingga kegiatan ini hadir sebagai solusi praktis untuk mengatasi masalah tersebut”, Dengan menyediakan panduan langkah demi langkah dalam proses pendirian badan usaha berbadan hukum, memberikan edukasi yang komprehensif melalui sosialisasi serta memberikan fasilitasi secara gratis kepada para pelaku usaha ekraf yang lolos kurasi untuk dibantu dalam pendaftaran izin usaha berbadan hukum

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Kementrian Ekraf/Badan Ekraf Cecep Rukendi menjelaskan pentingnya badan usaha untuk pelaku ekraf. “Badan Usaha penting sebagai dasar hukum dan menjadi dasar kewajiban pajak pada badan usaha berbadan hukum, potensi pengembangan usaha setelah menjadi PT serta aspek hukum dan kelengkapan informasi dalam akta pendirian PT ini semua diperlukan agar usaha bisa berkembang kedepannya,” ujar Cecep Rukendi. Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Dengan pendirian badan usaha berbadan hukum, pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses pasar nasional dan internasional.

Manfaat yang diperoleh peserta meliputi pemahaman mendalam tentang proses hukum, akses ke sumber daya pemerintah, serta jaringan kolaborasi yang dapat memperluas peluang bisnis. Dampak jangka panjang acara ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah usaha yang berbadan hukum dan pada gilirannya akan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
Telp/Wa: +62 813-1212-5285 (Dr. Muhammad Hendri Nuryadi, M.Sc)

Surakarta, 24 Oktober 2025 – Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif melaksanakan rapat koordinasi dengan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk mematangkan persiapan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendirian badan usaha berbadan hukum bagi para pegiat ekonomi kreatif. Rapat berlangsung di Gedung LPPM UNS dan dihadiri oleh perwakilan kedua pihak.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara komprehensif berbagai aspek teknis pelaksanaan kegiatan, mulai dari penyusunan agenda acara, pemilihan peserta, pembagian peran narasumber, hingga penguatan tujuan pelaksanaan program. Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Malang dan Kota Makassar ini ditargetkan mampu menghasilkan 50 badan usaha berbadan hukum dari berbagai subsektor ekonomi kreatif.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat adalah koordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI), khususnya pengurus daerah Malang dan Makassar. Kerja sama ini diperlukan untuk memastikan kelancaran proses fasilitasi pendirian badan hukum, termasuk pendampingan teknis, verifikasi dokumen, serta penyelarasan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Puslitdesbangda LPPM UNS menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program dengan menyediakan dukungan akademik, operasional, serta pendampingan teknis bagi peserta selama kegiatan berlangsung. Sementara itu, Kementerian Ekonomi Kreatif menegaskan pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang profesional dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat langsung bagi pelaku kreativitas di daerah. Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendirian badan hukum tersebut dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun 2025 di dua kota sasaran.