Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah

Loading

All posts by puslitdesbangda

Penelitian/Pengabdian Masyarakat

Pengaruh Nilai Modal Sosial bagi Kelompok Tani Sabuk Hijau di Tepian Waduk Kedung Ombo

PENGARUH NILAI EKONOMI MODAL SOSIAL BAGI KELOMPOK TANI SABUK HIJAU DI TEPIAN WADUK KEDUNG OMBO TERHADAP SIKAP KEMANDIRIANNYA DALAM MENGELOLA LAHAN SABUK HIJAU, merupakan penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2015 yang diraih oleh Puslitdesbangda LPPM UNS dengan sumber dana dari DIKTI. Penelitian ini diketuai oleh Dr. Sutopo, MS dengan anggotanya yaitu Prof. Dr. Ir. Supriyono, MS.

Dalam sejarah pembangunan bendungan-bendungan besar di Indonesia, waduk Kedung Ombo dapat dikatakan yang paling popular dan banyak menarik perhatian dunia. Waduk ini dibangun pada masa Orde Baru yaitu tahun 1985. Kasus yang mencuat saat itu terutama tertuju pada proses ganti rugi dan pemindahan penduduk yang tergusur oleh proyek tersebut. Pada saat itu pemerintah selalu memberi prioritas pembangunan fisik di wilayah itu, seperti jalan beraspal, pembangunan masjid, pasar, puskesmas dan berbagai skala kredit bunga sangat rendah ke wilayah saat itu. Semua berbagai pembangunan fisik dan berbagai kebijakan sosial lainnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah itu.

Dengan berjalannya waktu, ada dua kelompok tani yang sejak dahulu bergerak mengolah lahan sabuk hijau dengan rasa kekompakan serta rasa persatuan dan kemitraan dengan masyarakat luar maupun dengan masyarakat di wilayah itu. Untuk itu sangat menarik kalau dilakukan penelitian tentang pengaruh nilai ekonomi modal sosial bagi kelompok tani sabuk hijau di tepian waduk Kedung Ombo terhadap sikap kemandiriannya dalam mengelola lahan sabuk hijau.

Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain: (1) Modal sosial telah membawa komunitas petani mampu mengendalikan modal lingkungan, modal fisik, modal ekonomi, modal manusia, modal politik dan modal informasi yang ada; dan (2) Kesadaran sebagai bagian dari kehidupan bersama, modal sosial yang ada telah menjadi dasar pemantapan keterorganisasian di tingkat komunitas petani lahan sabuk hijau di seluruh kelompok tani lahan di kawasan tepian waduk Kedung Ombo. Dan adapun saran-saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah: (1) Dukungan pemerintah berupa bantuan penyelenggaraan usahatani berikut mekanisme yang telah berkembang diperlukan untuk menjaga dan melanggengkan modal sosial petani lahan pasir pantai; dan (2) Masyarakat perlu terus mengembangkan dan mensosialisasikan modal komunitas yang telah terbentuk untuk generasi penerus agar tidak terjadi keterputusan mekanisme modal sosial yang telah ada (-Desi-).

Pelatihan/Seminar/Lokakarya/Workshop

Bintek Penyusunan APBD TA. 2016 bagi Kepala SKPD Kab. Grobogan

Bimbingan teknis mengenai penyusunan APBD kembali diselenggarakan oleh Puslitdesbangda LPPM UNS bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 bagi Kepala SKPD di Kabupaten Grobogan ini berlangsung selama dua hari, yakni dari tanggal 5 – 6 Agustus 2015 di Gedung Pusdiklat UNS.

Adapun para narasumber dalam bimtek ini adalah: (1) Drs. Daryanto, SH, MM (Tenaga Ahli pada Direktorat Administrasi Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri RI) dengan mengusung tema “Petunjuk Penyusunan APBD Tahun 2016″; (2) Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA. (Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM) dengan tema “Analisa Standar Biaya (ASB)”; (3) Imam Mukhlis Affandi, S.Si., M.E. (Kasi Pembiayaan Penataan Daerah III, Dit. Pembiayaan & Kapasitas Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI) dengan tema “Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2016″; dan (4) Setya Budi Arijanta, S.H., Kn. (Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Pusat) dengan tema “Regulasi Perundang–undangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”.

Kegiatan ini diikuti oleh 130 peserta yang merupakan para Kepala SKPD yang ada di Kabupaten Grobogan. Penyusunan APBD TA 2016 di daerah ini harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yang menetapkan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Untuk itulah kegiatan pelatihan teknis/bimbingan teknis ini diadakan supaya para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (dalam hal ini para Kepala SKPD) memperoleh pemahaman dan keahlian dalam menyusun APBD sesuai regulasi yang baru (-Desi-).

Pelatihan/Seminar/Lokakarya/Workshop

Bintek Pembekalan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Bertempat di Gedung Pusdiklat UNS Surakarta, PUSLITDESBANGDA LPPM UNS kembali mengadakan Bimbingan Teknis Pembekalan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Grobogan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, yakni mulai tanggal 8 – 10 Juni 2015 ini diselenggarakan oleh PUSLITDESBANGDA LPPM UNS bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan dan diikuti oleh 95 peserta dari seluruh SKPD Kabupaten Grobogan.

Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan ini antara lain: (1) Muliani Sulya Fajarianti, SE, M.Ec.Dec (Kasubdit Pengelolaan Kekayaan Daerah Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dengan tema “Penatausahaan Barang Milik Daerah Berbasis Akrual”; (2) Muhtar, S.Pd, M.Si (Staf Ahli Rektor UNS Bidang Keuangan dan Manajemen) dengan tema “Strategi Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Akrual Menuju Opini WTP”; (3) Drs. Hari Nugroho, M.Sc (Institute for Public Service Development Studies (IPSEDS) Yogyakarta) dengan tema “Permasalahan Pengelolaan Aset Daerah dan Solusinya”; (4) Ir. Budi Yulistianto, M.Si (Kepala DPPKAD Kota Surakarta) dengan tema “Testimoni Pengelolaan Aset Pemkot Surakarta yang sudah beberapa kali Mendapatkan Opini WTP”; dan (5) Dr. Ir. Moh. Sumarsono, M.Si (Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan) dengan tema “Temuan LHP BPK RI Atas Aset Tetap pada Audit LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2014).

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para pengelola aset, dalam hal ini adalah Pengelola/ Sekda, Pembantu Pengelola/ Kepala DPPKAD, Pengguna Barang/ Kepala SKPD yang dibantu oleh Sekretaris, Kasubag Umum dan Pengurus Barang mampu melakukan pengelolaan barang dengan baik. Sedangkan untuk meraih WTP, tidak ada jalan lain selain komitmen dari para Pengguna Barang (Kepala SKPD dan Staf) untuk memperbaiki administrasi asetnya di SKPDnya masing-masing yaitu dengan cara: tingkatkan kepedulian, tingkatkan SDM, pahami temuan BPK dan selesaikan secara tuntas (-Desi-).

Pelatihan/Seminar/Lokakarya/Workshop

Bintek Akuntansi Akrual di Lingkungan Pemkab Grobogan

Puslitdesbangda LPPM UNS kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis Akuntansi Akrual bagi Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, yakni mulai tanggal 22 s.d 23 Mei 2015 bertempat di Gedung Pusdiklat UNS Surakarta ini terselenggara berkat kerjasama antara Puslitdesbangda LPPM UNS dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan.

Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini antara lain: (1) Muhtar, S.Pd, M.Si – Staf Ahli Rektor UNS Bidang Keuangan dan Manajemen dengan mengusung tema “Strategi Penatausahaan Keuangan Daerah yang Berbasis Akrual agar Mendapatkan Status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)”; (2) Imamuddin, SE, M.Ak – Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dengan mengangkat tema “Permasalahan dan Kendala SIMDA Keuangan Daerah Berbasis Akrual”; (3) Mariana Dyah Savitri – Kasubdit Investasi dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI dengan tema “Kebijakan HKPD dan Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual: Suatu Langkah untuk Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah”; dan (4) Dr. Ir. Mohammad Sumarsono, M.Si – Kepala DPPKAD Kabupaten Grobogan dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/Daerah Tahun 2014”.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan terutama bagi pengelola keuangan di SKPD dapat menyelesaikan dan menyusun laporan keuangan dengan benar dan sesuai dengan waktu yang ditentukan agar ketika ada review Inspektorat tidak lagi ditemukan adanya laporan keuangan yang belum selesai ataupun belum disusun/dijilid dengan baik (-Desi-).

Pelatihan/Seminar/Lokakarya/Workshop

Bintek Manajemen Aset Dinas Pendidikan Kab. Grobogan TA. 2015

Pada hari Selasa s.d Rabu, tanggal 10 – 11 Maret 2015, bertepatan dengan hari jadi Universitas Sebelas Maret, PUSLITDESBANGDA LPPM UNS menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Pusdiklat UNS dan diikuti oleh 115 peserta yang berprofesi sebagai Guru, yaitu Guru TK, SMP, SMA/ SMK, dan para Pengurus Barang dari berbagai UPTD di Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat kerjasama antara PUSLITDESBANGDA LPPM UNS dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

Tujuan diadakannya bimtek ini antara lain untuk meningkatkan kemampuan para pejabat struktural dan staf di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dalam bidang pengendalian, pengamanan, penatausahaan serta pemeliharaan aset di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sesuai dengan regulasi yang baru. Di samping itu juga agar para pejabat struktural dan staf yang menangani aset daerah di Dinas Pendidikan dapat memahami dan menjabarkan pentingnya program SIMDA-BMD dalam penataan aset, terutama dalam menghadapi pemeriksaan dari BPKP dengan harapan dapat mendapatkan status “Opini WTP”.

Para narasumber yang dihadirkan dalam bimtek ini antara lain adalah: (1) Muhtar, S.Pd, M.Si (Staf Ahli Rektor UNS bidang Keuangan dan Manajemen) dengan mengusung tema “Pengendalian dan Penataan Aset untuk mendapatkan Opini WTP”; (2) Hetty Unteaningsih, S.Pd (Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan) dengan tema “Evaluasi dan Pelaporan Aset Daerah”; dan (3) Ambang Prangudi Marga, S.Sos (DPPKAD Kabupaten Grobogan) dengan tema “Penataan Aset Daerah sesuai dengan Simda-BMD”. (-Desi-)

Penelitian/Pengabdian Masyarakat

IbM Kelompok Usaha Pengolahan Ikan Nila melalui Diversifikasi Produk dan Pemasaran

IbM Kelompok Usaha Pengolahan Ikan Nila melalui Diversifikasi Produk dan Pemasaran di Sidowayah Kabupaten Klaten – merupakan pengabdian masyarakat program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) dengan sumber dana dari Dikti. Pengabdian masyarakat ini diketuai oleh Dwi Prasetyani, SE, M.Si (FE UNS) dan beranggotakan satu orang yaitu Istijabatul Aliyah, ST, MT (FT UNS). Lokasi IbM berada di Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Tujuan dilaksanakannya IbM ini adalah: (1) meningkatkan produk melalui diversifikasi produk dan peningkatan ketrampilan UKM usaha pengolahan ikan nila di Sidowayah Kabupaten Klaten; (2) meningkatkan pemasaran dan penjualan secara online dan offline untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan; dan (3) meningkatkan manajemen pemasaran secara profesional.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dengan: (1) introduksi/ pengenalan bermacam-macam produk olahan ikan nila melalui pelatihan mengembangkan produk dan packaging yang semuanya mendukung ke arah peningkatan ketrampilan UKM usaha pengolahan ikan nila, dengan demikian akan menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi; (2) pembuatan dan penataan layout album produk olahan ikan nila sebagai data based informasi produk terbaru untuk pemasaran, baik secara online maupun offline; dan (3) pengembangan dan pelatihan manajemen pembukuan yang sesuai untuk pemasaran secara online dan offline.

Hasil jangka pendek yang ditargetkan dari pengabdian masyarakat ini adalah: (1) keanekaragaman produk dan packaging serta peningkatan ketrampilan UKM usaha pengolahan ikan nila; (2) album produk olahan ikan nila sebagai data based informasi produk terbaru untuk pemasaran baik secara online maupun offline; dan (3) manajemen pembukuan yang sesuai untuk pemasaran secara online dan offline. Dalam jangka panjang, program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan UKM usaha pengolahan ikan nila secara mandiri dan masyarakat Kabupaten Klaten secara umum, serta pengembangan potensi ikan nila di Kabupaten Klaten.

Rilis

FGD tentang Validasi Jalan Kabupaten

Belum lama ini tim peneliti PUSLITDESBANGDA LPPM UNS melakukan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Validasi Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Grobogan dalam tahun 2014. FGD ini diikuti 13 orang, antara lain utusan dari Dinas Bina Marga DPU Kabupaten Grobogan, UPTD bidang Jalan yang tersebar di 6 wilayah Kabupaten Grobogan, Dinas Pertanahan, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Transportasi Jalan. Dalam pembukaannya, Kabid Aset Daerah, Drs. Ambang menjelaskan bahwa kegiatan Validasi Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 ini merupakan rekomendasi dari BPK-P Kabupaten Grobogan tahun 2013 yang selanjutnya diteruskan dihitung nilai ekonomisnya berdasarkan harga PJOP di daerah setempat. Dengan demikian nantinya akan dapat diketahui nilai ekonomis seluruh jalan Kabupaten Grobogan.

Read More

Rilis

Lokakarya Draf Perda Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tim peneliti PUSLITDESBANGDA LPPM UNS yang terdiri dari Waluyo, SH, M.Hum; Dr. Sutopo, MS dan Drs. Sumardi, M.Si menyampaikan draf Perda tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Daerah di Pemerintah Kabupaten Grobogan di hadapan peserta lokakarya belum lama ini. Lokakarya yang diselenggarakan di ruang sidang DPPKAD Kabupaten Grobogan ini diikuti oleh beberapa SKPD yang terkait dengan pengawasan keuangan daerah seperti Irjen, Asisten I, DPPKAD, Bagian Hukum dan SKPD lainnya yang terkait. Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini meliputi penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan pegawai bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah dan pihak ketiga. Subyek penyebab terjadinya kerugian daerah adalah: Bendahara, Pegawai bukan Bendahara dan pihak ketiga informasi kerugian daerah dapat diketahui dari hasil pemeriksaan BPK, Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, pengawasan dan atau pemberitahuan atasan langsung bendahara dan atau pegawai bukan bendahara atau Kepala SKPD.. Diharapkan pada akhir Juni mendatang draf Perda TGR sudah dapat dibahas bersama legislatif.

Rilis

Tim Peneliti PUSLITDESBANGDA Adakan FGD tentang Ketahanan dan Keamanan Pangan

Belum lama ini Tim Peneliti PUSLITDESBANGDA LPPM UNS melakukan focus group discussion (FGD) tentang studi Pengembangan Metode Pengelolaan Sumber Daya Perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung ketahanan serta keamanan pangan. FGD diselenggarakan di wilayah Kecamatan Cokrotulung diikuti oleh 7 orang yang terdiri dari para Kepala Desa yang wilayahnya potensial untuk mengembangkan upaya bidang perikanan, pihak BAPPEDA, Dinas Perikanan dan para tim peneliti dari PUSLITDESBANGDA LPPM UNS. Sedangkan tim peneliti dari PUSLITDESBANGDA LPPM UNS terdiri dari Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, MS (ketua); Dr. Sutopo, MS, Istijabatul Aliyah, ST, MT; Dr. Mulyanto, ME dan Dra. Rara Sugiarti, M.Tourism sebagai anggotanya.

Dalam diskusi itu banyak menyoroti tentang potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia. Yang menjadi isu aktual adalah ternyata para petani ikan di dua desa tersebut sebagian besar para generasi muda. Hal ini menarik apabila dibandingkan dengan para petani tanaman pangan yang mana para generasi mudanya sudah tidak banyak yang tertarik. Dalam FGD itu juga ada kesepakatan bahwa di wilayah tersebut ternyata potensial jika dikembangkan menjadi agrimini politan.


Rilis

Tim Peneliti PUSLITDESBANGDA Menjadi Narasumber Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai dengan Regulasi yang Terbaru

Belum lama ini PUSLITDESBANGDA LPPM UNS melakukan pendampingan dalam Bintek Perencanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan bagi Aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Hotel Paradise Batu Malang. Bintek yang diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 24-25 Juni 2013 dikuti 65 peserta yang terdiri dari para karyawan yang bertugas pada perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah seperti bendahara, pembantu bendahara dan pemegang kas.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan ketrampilan tentang perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga nantinya di akhir tahun para aparatur pemerintah daerah akan dapat dengan cepat dan tepat cara membuat SPJ. Sebab menurut rencana, mulai tanggal 1 Januari tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan untuk semua SKPD dalam membuat pertanggungjawaban keuangan sudah harus menggunakan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Untuk itu dalam sambutan penutupan Bintek, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan, Ir. Edhie Sudaryanto, MM menegaskan bahwa pentingnya Bintek ini terutama untuk para pemegang keuangan negara agar betul-betul memahami dalam membuat pertanggungjawaban keuangan dan apabila kurang jelas dapat berkonsultasi dengan para pakar Akuntansi dari PUSLITDESBANGDA LPPM UNS.