Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah

Loading

Archives August 2015

Pengaruh Nilai Modal Sosial bagi Kelompok Tani Sabuk Hijau di Tepian Waduk Kedung Ombo

PENGARUH NILAI EKONOMI MODAL SOSIAL BAGI KELOMPOK TANI SABUK HIJAU DI TEPIAN WADUK KEDUNG OMBO TERHADAP SIKAP KEMANDIRIANNYA DALAM MENGELOLA LAHAN SABUK HIJAU, merupakan penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun 2015 yang diraih oleh Puslitdesbangda LPPM UNS dengan sumber dana dari DIKTI. Penelitian ini diketuai oleh Dr. Sutopo, MS dengan anggotanya yaitu Prof. Dr. Ir. Supriyono, MS.

Dalam sejarah pembangunan bendungan-bendungan besar di Indonesia, waduk Kedung Ombo dapat dikatakan yang paling popular dan banyak menarik perhatian dunia. Waduk ini dibangun pada masa Orde Baru yaitu tahun 1985. Kasus yang mencuat saat itu terutama tertuju pada proses ganti rugi dan pemindahan penduduk yang tergusur oleh proyek tersebut. Pada saat itu pemerintah selalu memberi prioritas pembangunan fisik di wilayah itu, seperti jalan beraspal, pembangunan masjid, pasar, puskesmas dan berbagai skala kredit bunga sangat rendah ke wilayah saat itu. Semua berbagai pembangunan fisik dan berbagai kebijakan sosial lainnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah itu.

Dengan berjalannya waktu, ada dua kelompok tani yang sejak dahulu bergerak mengolah lahan sabuk hijau dengan rasa kekompakan serta rasa persatuan dan kemitraan dengan masyarakat luar maupun dengan masyarakat di wilayah itu. Untuk itu sangat menarik kalau dilakukan penelitian tentang pengaruh nilai ekonomi modal sosial bagi kelompok tani sabuk hijau di tepian waduk Kedung Ombo terhadap sikap kemandiriannya dalam mengelola lahan sabuk hijau.

Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain: (1) Modal sosial telah membawa komunitas petani mampu mengendalikan modal lingkungan, modal fisik, modal ekonomi, modal manusia, modal politik dan modal informasi yang ada; dan (2) Kesadaran sebagai bagian dari kehidupan bersama, modal sosial yang ada telah menjadi dasar pemantapan keterorganisasian di tingkat komunitas petani lahan sabuk hijau di seluruh kelompok tani lahan di kawasan tepian waduk Kedung Ombo. Dan adapun saran-saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah: (1) Dukungan pemerintah berupa bantuan penyelenggaraan usahatani berikut mekanisme yang telah berkembang diperlukan untuk menjaga dan melanggengkan modal sosial petani lahan pasir pantai; dan (2) Masyarakat perlu terus mengembangkan dan mensosialisasikan modal komunitas yang telah terbentuk untuk generasi penerus agar tidak terjadi keterputusan mekanisme modal sosial yang telah ada (-Desi-).

Bintek Penyusunan APBD TA. 2016 bagi Kepala SKPD Kab. Grobogan

Bimbingan teknis mengenai penyusunan APBD kembali diselenggarakan oleh Puslitdesbangda LPPM UNS bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 bagi Kepala SKPD di Kabupaten Grobogan ini berlangsung selama dua hari, yakni dari tanggal 5 – 6 Agustus 2015 di Gedung Pusdiklat UNS.

Adapun para narasumber dalam bimtek ini adalah: (1) Drs. Daryanto, SH, MM (Tenaga Ahli pada Direktorat Administrasi Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri RI) dengan mengusung tema “Petunjuk Penyusunan APBD Tahun 2016″; (2) Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA. (Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM) dengan tema “Analisa Standar Biaya (ASB)”; (3) Imam Mukhlis Affandi, S.Si., M.E. (Kasi Pembiayaan Penataan Daerah III, Dit. Pembiayaan & Kapasitas Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI) dengan tema “Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2016″; dan (4) Setya Budi Arijanta, S.H., Kn. (Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Pusat) dengan tema “Regulasi Perundangundangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”.

Kegiatan ini diikuti oleh 130 peserta yang merupakan para Kepala SKPD yang ada di Kabupaten Grobogan. Penyusunan APBD TA 2016 di daerah ini harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yang menetapkan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Untuk itulah kegiatan pelatihan teknis/bimbingan teknis ini diadakan supaya para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah (dalam hal ini para Kepala SKPD) memperoleh pemahaman dan keahlian dalam menyusun APBD sesuai regulasi yang baru (-Desi-).