Kementerian Ekonomi Kreatif (KemenEkraf) Jalin Kerjasama Fasilitasi KI dan Pendirian Badan Hukum 2025 dengan Puslitdesbangda

Kamis, 13 Februari 2025. Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) melakukan rapat koordiansi bersama Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS untuk penjajakan kerjasama dalam program fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dan pendirian badan hukum di tahun 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Dengan begitu, kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi dari pelaku usaha kreatif di Indonesia dapat terlindungi secara hukum.

Pada rapat koordinasi, Hadir Direktur DFKI Kemenekraf Bapak Muhammad Fauzy. Hal yang disampaikan adalah pentingnya peran kampus untuk mendukung program tersebut. DFKI Kemenekraf akan terus berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut dengan menggandengn Puslitdesbangda LPPM UNS sebagai mitra stategis didalam penyelenggaraan program. Ketua Puslitdesbangda, Dr. Muhammad Hendri Nuryadi, M.Sc menyampaikan tentang komitmen Puslitdesbangda untuk terus dapat berkontribusi dalam mendukung upaya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) para pelaku usaha kreatif yang dilakukan Kemenekraf.

Program ini merupakan program rutin yang dilakukan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif RI. Program Fasilitasi Kekayaan Intelektual (KI) adalah inisiatif yang bertujuan untuk membantu individu, pelaku usaha, komunitas, dan lembaga dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual mereka. Program ini biasanya diselenggarakan guna mendorong inovasi, kreativitas, dan daya saing nasional.